UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung, kini berusia satu pancawarsa sejak diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, pembangunan kian mentereng dengan dibangunnya Gedung Prajnaparamita, Gedung Start Up dan Gedung BLU.
Nampaknya peralihan papan nama itu bukan hanya sekadar omon-omon belaka. Pasalnya, setelah pembangunan gedung yang masif, kampus juga menjadi kekinian dengan merambah ke bisnis Food and Beverage (F&B) Satu Coffee. Di saat yang hampir bersamaan, UIN SATU juga meluncurkan tiga program studi baru yakni Informatika, Sains Data, Bidang Teknologi Pangan & Hasil Pertanian.
Lewat capaian pembangunan dan inovasinya, UIN SATU punya kesan yang cemerlang. Hingga pada tahun 2024, UIN SATU mengantongi 9.097 calon mahasiswa lewat jalur pendaftaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan mampu bersaing dengan 10 kampus dengan peminat terbesar UIN se-Indonesia.
Selain kemajuan infrastruktur, kampus kian adaptif melalui media sosial. Di Instagram, UIN SATU punya 3 akun utama yang aktif @uin_satu (78,1rb pengikut), @satutelevisi (5.383 pengikut), dan @uin.satupay (9.651 pengikut) per 2 Mei 2026. Dengan ribuan pengikut itu, UIN SATU dapat menjangkau publik yang luas.
Kampus hari ini telah berhasil meramu citra di mata publik, melalui pembangunan infrastruktur dan adaptasi lewat media sosial. Sayangnya, keberhasilan itu bersifat semu apabila kita meninjau dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN SATU tahun 2025. Angkanya terasa mencekik bila dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah berplat kendaraan AG yang cenderung rendah.
Sumber: Data UMK 2025 & UKT UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Dilihat dari Infografik di atas, rata-rata biaya kuliah di UIN SATU mustahil terbayar dengan satu bulan upah minimum di karesidenan Kediri. Berdasarkan Status Dominan 4 dari tujuh wilayah berstatus “Berat”. Kabupaten Trenggalek memiliki kesenjangan paling signifikan dengan perbandingan biaya kuliah. Hal ini menjadi anomali pembangunan, terutama bagi calon mahasiswa dari Kabupaten Trenggalek yang berisiko tinggi tidak dapat melanjutkan kuliah.
Jurang kesenjangan akses pendidikan perguruan tinggi diperjelas oleh data nasional. Lulusan sarjana di Indonesia hanya menyentuh angka 10,10 persen. Angka ini diperoleh dari pengukuran data bergelar sarjana atau diploma di atas usia 15 tahun Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Berkaca dari data ini masyarakat Indonesia tertinggi merupakan lulusan SMA 30,85 persen. Mirisnya angka sarjana bahkan tak sampai setengah dari lulusan SD 24,72 persen atau lulusan SMP 22,79 persen.
Ketertinggalan ini kian kontras bila disandingkan dengan negara-negara maju anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang rata-rata lulusan perguruan tinggi mencapai 47,42 persen. Di Asia, Korea Selatan memimpin di antara negara OECD lain dengan mencatatkan angka kelulusan 70 persen pada penduduk usia 25–34 tahun.
Bahkan, dibandingkan dengan Turki yang memiliki skor terendah OECD sebesar 25 persen (2022), capaian Indonesia hanya 10,10 persen belum mencapai setengahnya. Indonesia mustahil mampu mengejar ketertinggalan untuk bersaing di kancah internasional, bila pendidikan tinggi kita masih menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau segelintir masyarakat.
Ironi peralihan status akreditasinya menjadi Universitas (dengan “U”, yang dalam bahasa Latin berarti universal dan komunal) hanya sebagai kedok untuk mengkapitalisasi pendidikan. Sementara itu, makna universitas (dengan “u” kecil) telah gagal diterapkan UIN SATU. Tanpa skema perlindungan biaya, perguruan tinggi ini beresiko mendekatkan mahasiswa dengan hutang dan pinjaman online.
Polas-poles Citra demi Engagement
Sebagai alumnus mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam (KPI) UIN SATU, yang dididik untuk menguasai simbol dan pesan, saya melihat perkembangan kampus belakangan ini dengan perasaan campur aduk–antara bangga dengan kemasannya dan cemas akan substansinya.
Sejak kepemimpinan rektor sebelumnya, terlihat bahwa citra rektor memang sengaja dibentuk dengan humoris dan sadar kamera. Barangkali, tampilan itu jauh lebih relevan di mata mahasiswa Gen Z. Abd Aziz, dalam kapasitasnya sebagai rektor UIN SATU dan Guru Besar Pendidikan sedang membangun popularitas di media sosial sebagai langkah praktis. Sebuah pilihan taktis yang diambil untuk menyokong laju pertumbuhan serta daya tarik perguruan tinggi yang tengah dipimpinnya.
Sosok Aziz iconic dengan gaya khas kumis tebal, senyum ramah dan peci hitam yang selalu melekat. Ia kerap membawakan narasi populis di depan para mahasiswa. Salah satu momen yang saya ingat adalah saat Wisuda ke-45; Aziz memanggil Gincu Marcuet–nama panggung dari Ardhany Maulana, wisudawan jurusan KPI–ke atas podium. Ia memberi apresiasi berupa uang kepada Gincu atas popularitasnya di media sosial.
Apresiasi wisuda itu kemudian diunggah Gincu lewat akun TikTok @gincumarcuet, dengan 49 juta orang yang menonton. Fenomena ini seolah menandai pergeseran standar prestasi. Kini capaian lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi harus bersaing dengan popularitas selebriti kampus. Di panggung wisuda itu, nilai akademik dipaksa berkompetisi dengan jumlah likes dan view konten.
Tak berhenti di panggung wisuda, penampilan selebriti kampus itu juga kembali dihadirkan sebagai Master of Ceremony (MC) dalam Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) 2025. Di atas panggung utama, Ia tampil membawa gaya ekspresif khas Gen Z di PBAK UIN SATU. Namun aksi jogetnya mengundang keriuhan di tengah peserta PBAK itu sebenarnya menjadi tanda tanya besar.
Sebab, penggunaan selebritas kampus ini bagaikan pedang bermata dua. Saya meminjam analisis Grant McCracken, antropolog budaya asal Harvard, citra figur yang diundang akan otomatis melekat pada instansi. Namun, alih-alih selektif demi menjaga marwah akademik, kampus justru “keblinger” oleh angka popularitas. Dengan merangkul sosok yang kerap membangun persona vulgar dan seksis di media sosial, UIN SATU sebenarnya sedang mempermalukan dirinya demi mengejar validasi.
Obsesi terhadap validasi semu ini sudah menjangkit institusi, terlihat dari penyelenggaraan PBAK selama 4 tahun terakhir. Demi naik panggung nasional, PBAK ditunggangi untuk mencetak Rekor MURI yang menunjukan gejala Narcissistic Personality Disorder (NPD) institusi. Setelah rekor buku tertebal (2022) dan kaligrafi terpanjang (2023), tahun lalu kampus memecahkan rekor 3.648 tong sampah bambu (2025). Sayangnya, prestasi tersebut hanya berakhir berdebu, atau lebih ironis lagi justru ribuan tong sampah bambu membusuk menjadi sampah itu sendiri.
PBAK seharusnya menjadi gerbang awal bagi mahasiswa untuk menyelami atmosfer akademik. Di sanalah budaya berpikir kritis dan disiplin penelitian disemai sebagai landasan pembangunan bagi peradaban. Justru kampus hanya sibuk mengeksploitasi mahasiswa bertalenta demi popularitas. Walhasil, institusi tak lebih dari panggung opera sabun, hiburan receh untuk kedangkalan intelektual demi sorak-sorai.
Ambisi kampus ternyata tak berhenti disana. Belakangan UIN SATU kian giat merekrut para mahasiswa sebagai tim admisi di setiap fakultas. Sebuah upaya sistematis untuk menjangkau calon mahasiswa melalui estetika media sosial. Hasrat validasi ini telah mengkomodifikasi mahasiswa menjadi sekedar “wajah” pemasaran, demi algoritma Instagram.
Strategi digital ini terwujud dalam fenomena perbanyakan akun promosi yang masif namun dangkal. Lihat saja akun @admisi_uinsatu yang baru menjaring 2.144 pengikut sejak November 2025, atau akun-akun fakultas seperti @admisifebi_uinsatu dan @admisiftik.uinsatu yang masih berkutat pada angka ratusan. Alih-alih menjadi pusat informasi yang substansial, upaya ini tampak sebagai proyek artifisial untuk menutupi anomali statistik.
Sumber: Website resmi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (Data Press rilis PBAK dan Buku Wisuda ke 52)
Syahwat institusional itu nyatanya kontras dengan realita lapangan. Semenjak ekspansi statusnya sebagai universitas, angka kelulusan memang meningkat secara drastis. Namun, jumlah mahasiswa baru justru terjun bebas. Berdasarkan data grafik, tahun 2025 mencatatkan angka terendah dalam 6 tahun terakhir, yakni 3.937 mahasiswa baru. Sebuah anomali yang membuktikan ekspansi status tidak berbanding lurus dengan daya tarik institusi di mata publik.
Tren ini bertolak belakang dengan lonjakan peserta wisudawan yang terus dicetak. Bila ketimpangan antara input dan output ini terus dibiarkan, kampus berisiko mengalami krisi mahasiswa secara sistemik di masa depan. Sudah sepatutnya institusi meninjau ulang prioritas kebijakannya. Berhentilah sibuk memoles wajah dengan ilusi kehebatan jika sebenarnya tubuh lembaga sedang mengalami penurunan minat. Esensi akademik tidak boleh dikorbankan demi kepuasan ego kampus belaka.
Beban Akademik yang Kita Pikul
Kita juga perlu meninjau kembali persoalan dari sisi akademis di UIN SATU yang kini berada dalam “zona merah”. Kegelisahan mahasiswa mengenai dosen kian “obral” kelulusan pasca-peralihan akreditasi patut dicurigai. Pasalnya, meski telah beralih status, kesenjangan antara jumlah pengajar dan beban kerja dosen masih lebar.
Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) perubahan Badan Layanan Umum (BLU) UIN SATU tahun 2023, mencatat data 24.629 mahasiswa. Sementara itu, kampus hanya didukung 498 dosen (257 PNS, 85 dosen tetap Non-PNS, dan 156 Dosen Luar Biasa). Secara teori, rasio dosen pembimbing mencapai 1:49. Namun, faktanya menunjukkan beban ini jauh lebih berat karena 154 dosen harus merangkap jabatan di struktur birokrasi.
Berarti, hampir 45 persen dosen tetap UIN SATU harus membagi fokusnya antara mengajar dan mengurus administrasi. Dengan beban ganda tersebut, dosen sudah pasti ngos-ngosan setelah rapat-rapat birokrasi bahkan sebelum sempat masuk ruang kelas. Di tengah keterbatasan ini, sivitas akademika seolah dipaksa menyulap angka-angka sarjana.
Merujuk pada infografik peserta PBAK dan Wisuda 2020–2025, nampak ambisi institusi untuk mengatrol jumlah wisudawan pasca-alih status. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, bertepatan dengan momen peningkatan akreditasi, di mana angka wisudawan menyentuh 7.506 orang, rekor tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
Sayangnya, statistik kelulusan yang dipaksa ini menciptakan devaluasi nilai gelar sarjana. Kenyataan ini kian diperparah oleh angka penerimaan mahasiswa baru merosot tajam sebesar 28,42 persen dalam kurun 2020 dan 2025.
Fenomena “pengkatrolan” ini bukan kabar baik. Kualitas lulusan dipertaruhkan, mereka hanya menambah angka pengangguran. Angka-angka itu menjadi catatan di atas kertas yang hilang makna dan daya tawar di mata publik.
Pada akhirnya, Mahasiswa hanya dijadikan komoditas yang diperas demi angka statistik. Demi akreditasi, gelar sarjana dikapitalisasi sebagai alat memoles perguruan tinggi. Seyogianya perguruan tinggi perlu mengubah strateginya, berhenti hanya memprioritaskan target bisnis melalui skema BLU, dan perlu mulai memperlakukan mahasiswa sebagai aset investasi peradaban.
Penulis: Dimas Wahyu Gilang (Koordinator
Litbang LPM Dimensi Periode 2022)
Redaktur: Sifana Sofia
Syahwat Perguruan Tinggi Memoles Sarjana Demi Meraih Popularitas
