TANGGUNGGUNUNG GERSANG, MATA AIR HILANG, MASA DEPAN DIPERTARUHKAN
Di lereng-lereng perbukitan Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, hamparan jagung membentang sejauh mata memandang. Saat musim panen tiba, bukit-bukit itu berubah warna menjadi cokelat kekuningan. Panas terasa menyengat. Tanah tampak gersang.
Namun bagi Suryanto, seorang petani sekaligus pegawai Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Sumber Songo, pemandangan itu bukan sekadar tanda musim panen. Ia melihat sesuatu yang lebih besar: peringatan tentang masa depan kawasan yang selama puluhan tahun bergantung pada air dari pegunungan.
“Yang paling saya khawatirkan adalah kekeringan,” kata Suryanto saat ditemui di Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/4/2026).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ia masih mengingat bagaimana kawasan selatan Tulungagung pernah memiliki hutan yang jauh lebih lebat dibanding sekarang. Hutan-hutan itu menjadi penyangga sumber air yang menghidupi warga. Kini, sebagian bentang alam tersebut berubah menjadi lahan pertanian tanaman semusim.
“Dulu masih hutan yang luar biasa. Sekarang tinggal kenangan,” ujarnya.
SEJARAH KELAM 1998 DAN HILANGNYA PULUHAN MATA AIR: REFORMASI, PENJARAHAN HUTAN, DAN JEJAK KRISIS AIR DI TANGGUNGGUNUNG
Kondisi lingkungan di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, dinilai semakin memprihatinkan akibat penggundulan hutan yang berlangsung sejak akhir 1990-an. Dampak paling nyata dirasakan masyarakat adalah hilangnya puluhan mata air dan ancaman kekeringan berkepanjangan, terutama saat musim kemarau.
Suryanto menjadi saksi hidup bagaimana bentang alam di tanah kelahirannya berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir. Pria yang sehari-hari bergelut dengan urusan air dan pertanian ini menuturkan bahwa krisis air di wilayah tersebut telah terjadi sejak penebangan hutan secara massal, yang merupakan aksi penjarahan pasca masa huru-hara 1998. Hilangnya pohon-pohon besar membuat banyak sumber mata air tidak lagi mampu bertahan saat musim kemarau panjang.
“Penggundulan hutan waktu itu terjadi serentak, baik hutan lindung maupun hutan jati. Dampaknya, puluhan mata air yang dulu masih bisa dimanfaatkan kini mati total. Dulu hutan masih rapat, udara sejuk, dan mata air masih banyak. Sekarang hutan tinggal kenangan,” ungkapnya.
Kehancuran ekosistem hutan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses pembiaran yang berakar dari masa pergolakan politik dan sosial di pengujung abad ke-20. Seminggu kemudian, pada Sabtu (25/4/2026), narasi serupa juga dikonfirmasi oleh Budi, seorang peternak sekaligus petani di Desa Pakisrejo, yang menilai ketersediaan air menjadi persoalan paling krusial bagi keberlangsungan hidup warga saat ini. Budi mengingat kembali memori kelam saat penjarah merontokkan pohon-pohon yang menjadi benteng pertahanan serapan air kawasan tersebut.
“Penggundulan hutan mulai sekitar 1998–1999 dan terus berangsur sampai sekarang. Kalau ini terus dibiarkan, debit air pasti makin berkurang,” katanya memperingatkan.

Lebih lanjut, Budi memberikan gambaran mendalam mengenai situasi sosiologis pada masa-masa awal reformasi, di mana hukum dan pengawasan kehutanan seolah kehilangan taringnya di hadapan massa yang tak terbendung.
“Penggundulan hutan terjadi secara besar-besaran pada masa reformasi. Saat itu, penebangan berlangsung masif dan tidak mampu dicegah. Bukan hanya Perhutani, aparat pun kewalahan. Massa sangat banyak, sementara petugas terbatas,” tuturnya mengenang masa-masa pelik tersebut.
AIR BERSIH YANG TAK PERNAH GRATIS, BERTAHAN HIDUP DI TENGAH KELANGKAAN AIR

Krisis air pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanggunggunung. Sebelum sistem distribusi air dari Sumber Songo berkembang seperti sekarang, warga di sejumlah wilayah harus menghadapi musim kemarau dengan penuh ketidakpastian. Berdasarkan penuturan Suryanto, saat ini kebutuhan air bersih masyarakat relatif tertangani berkat keberadaan HIPAM Sumber Songo yang memasok air bersih ke sebagian besar Kecamatan Tanggunggunung. Namun, infrastruktur ini belum mampu menjangkau seluruh jengkal wilayah berbukit tersebut. Wilayah yang tidak terjangkau jaringan HIPAM Sumber Songo, seperti sebagian Desa Pakisrejo dan Tenggarejo, masih bergantung pada bantuan pemerintah, membeli air tangki dari luar, atau mengangkut sendiri dari mata air hingga dibangunnya sumur bor pada tahun 2023 kemarin.
“Kalau musim kemarau dan tidak ada bantuan PDAM atau BPBD, warga bisa sampai empat atau lima hari tidak punya air bersih. Terpaksa beli air tangki dengan biaya mahal,” ungkap Suryanto menjelaskan jeritan warga yang berada di luar jangkauan HIPAM sebelum ada sumur bor.
Budi mengenang masa lalu, membandingkan kerja keras fisik zaman dahulu dengan beban ekonomi zaman sekarang. Betapa sulitnya kondisi sebelum adanya sumur bor, ketika warga harus memikul air dari mata air untuk dibawa pulang ke rumah. Namun, modernisasi berupa pipa-pipa air tidak serta-merta menghilangkan kecemasan. Budi mengingatkan bahwa ancaman kekurangan air tetap ada di masa depan akibat penggundulan hutan. Ia menjelaskan sulitnya menjadi petani dan
peternak di tengah keterbatasan air, bagaimana masyarakat harus memeras tenaga atau menguras isi dompet demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau musim kemarau, warga biasanya mencari mata air di bagian bawah. Di sana sering berebut karena airnya terbatas, sambil menunggu bantuan dari pemerintah,” kata Budi mengenang masa sulit itu.

Ketika alam tidak lagi bersahabat dan pasokan bantuan dari otoritas daerah tak kunjung datang atau tidak mencukupi, lembaran-lembaran uang rupiah terpaksa dikorbankan demi menyambung hidup. Menurut Budi, ketika bantuan air dari pemerintah daerah tidak mencukupi, warga terpaksa membeli air secara mandiri. Harga satu tangki berkapasitas sekitar 4 meter kubik mencapai Rp250.000.
“Kalau untuk dua orang bisa bertahan dua minggu, tapi kalau satu keluarga bisa habis dalam 10 hari. Dalam sebulan bisa beli dua kali,” ujarnya.

Bagi masyarakat pedesaan yang mengandalkan pendapatan dari sektor agraris yang tidak menentu, pengeluaran untuk membeli air ini tentu menjadi beban berat bagi stabilitas ekonomi keluarga.
“Pengeluaran untuk membeli air, cukup memberatkan warga dan berdampak pada kebutuhan lain. Mau tidak mau kebutuhan lain dikurangi. Uangnya biasanya dari jual hasil bumi. Jadi memang berat, tapi air harus tetap ada,” keluhnya.
KONDISI DESA PAKISREJO SAAT MUSIM KEMARAU: AIR HARUS DIBAGI DEMI BERTAHAN

Walaupun sudah ada sumur bor, krisis air bersih masih menjadi ancaman. Ketakutan ini bukan sekadar cerita dari satu atau dua orang, melainkan realitas kolektif yang mengakar kuat di desa-desa seperti Pakisrejo. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan utama bagi warga Desa Pakisrejo, terutama saat musim kemarau. Meski keberadaan sumur bor cukup membantu, pasokan air tetap terbatas dan harus dibagi secara bergilir ketika debit mata air menurun.
Musiran, seorang petani sekaligus pengelola sumur bor desa, memahami betul dinamika naik turunnya pasokan air yang bersumber dari sumur bor Pakisrejo. Ia mengatakan bahwa air selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, mulai dari minum, memasak, mencuci, hingga untuk ternak. Kebutuhan air bersih warga bergantung pada sumur bor yang menjadi sumber utama.
“Air dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, minum, masak, cuci, juga untuk ternak. Selama ini dari mata air sini, dari sumur bor,” ujar Musiran dengan lugas pada Sabtu (25/4/2026).

Namun, air dari sumur bor itu menyusut drastis ketika musim kemarau. Pasokan air tidak lagi mengalir penuh ke rumah-rumah warga. Distribusi air harus dibatasi agar tetap bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga.
“Kalau kemarau sekarang masih dibagi. Karena airnya kurang kalau dialirkan penuh ke semua warga,” jelas Musiran menerangkan sistem giliran yang terpaksa diterapkan demi keadilan bersama.
Warga Pakisrejo sejauh ini masih mencoba bertahan dengan apa yang tersisa di alam mereka. Menurut Musiran, warga Pakisrejo belum sepenuhnya bergantung pada air dropping bantuan pemerintah. Bantuan air dengan mobil tangki biasanya baru diberikan jika kemarau berlangsung panjang dan debit mata air benar-benar menurun drastis.
“Kalau kemarau panjang itu bisa di-dropping air dari pemerintah. Tapi kalau mata air masih ada, ya belum,” katanya.
Namun saat kondisi semakin sulit, warga biasanya hanya bisa berharap pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Kalau kurang air, biasanya minta bantuan dari pemerintah. Pernah dapat bantuan air gratis,” katanya.
Musiran menambahkan catatan penting mengenai keterbatasan bantuan logistik tersebut.
“Satu tangki itu paling cukup untuk satu sampai dua hari saja, karena dibagi ke beberapa warga,” tambahnya.
Musiran, yang merupakan warga asli Pakisrejo, menyaksikan transformasi bagaimana cara warga mendapatkan air dari dekade ke dekade. Sebelum adanya sumur bor, warga harus mengambil air langsung dari mata air di kawasan pegunungan atau belik, yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman.
“Dulu sebelum ada sumur bor, semua warga ambil air di belik di pegunungan,” tutur Musiran.
OBSESI MENANAM JAGUNG DAN DILEMA REBOISASI DI MATA PETANI

Krisis air yang terjadi di sebagian wilayah Tanggunggunung tidak akan terjadi jika hutan kembali lebat sehingga mampu menjadi resapan air. Pasca penebangan masal, hutan yang telah gundul sulit kembali hijau seperti sebelumnya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup petani. Setelah hutan dibuka, lahan tersebut beralih fungsi menjadi area pertanian, terutama untuk menanam jagung. Suryanto menjelaskan bahwa jagung dipilih karena bisa dipanen dalam waktu singkat sehingga menjadi sumber penghasilan cepat bagi warga.
“Jagung dipilih karena umur tanamnya pendek, sekitar empat bulan sudah panen. Tapi efek jangka panjangnya berat, karena tanah tidak lagi mampu menyimpan air,” terang Suryanto membedah akar masalah ekologis ini.
Harun seorang aktivis lingkungan, juga sependapat dengan Suryanto terkait ketergantungan masyarakat pada tanaman jagung yang dinilai berakar pada persoalan ekonomi jangka pendek.
“Alasannya tetap perut. Demi ekonomi, warga tidak memikirkan dampak jangka panjang. Padahal setelah panen jagung, musim kemarau datang dan air tidak ada,” katanya saat ditemui pada Senin (1/6/2026).
Pilihan ekonomi jangka pendek ini berdampak pada minimnya resapan air. Akibatnya, sejumlah sumber mata air di wilayah Bolu, Tanggunggunung, hingga Pakisrejo hilang. Kondisi ini berdampak langsung pada pertanian dan peternakan
yang menjadi pusat kehidupan warga. Apalagi saat kemarau air menjadi sangat sulit.
“Untuk ternak saja airnya dari air bekas yang disaring ulang. Lahan pertanian banyak yang dibiarkan kosong karena tidak ada air,” ungkap Suryanto menggambarkan betapa sulitnya situasi di lapangan.
Budi juga membenarkan bahwa dominasi komoditas jagung telah mengubah pola pikir kolektif masyarakat terhadap program-program penghijauan yang diumumkan oleh pemangku kebijakan. Upaya reboisasi sebenarnya terus dilakukan melalui imbauan pemerintah dan desa, namun belum sepenuhnya berhasil.
“Masyarakat sudah terlanjur nyaman menanam jagung. Kalau tanaman tegakan seperti jati atau mahoni, mereka tidak mau karena dianggap mengurangi hasil pertanian,” jelas Budi.
Namun, anggapan bahwa petani sepenuhnya menolak reboisasi segera dibantah oleh Suryanto. Sebagai petani sekaligus pengelola air, ia menilai masalah utamanya terletak pada kurangnya komunikasi dan jenis tanaman yang disosialisasikan. Persoalannya bukan pada penanaman pohon, melainkan pada jenis tanaman yang ditawarkan tidak menguntungkan petani.
“Kalau yang ditanam jati, akasia, atau kayu putih, petani pasti keberatan karena tidak ada nilai ekonominya. Sebenarnya banyak sekali varietas (yang cocok untuk reboisasi) yang bisa kita tanam seperti durian, alpukat, cengkeh yang nilai ekonominya tinggi. Dan ini akan menjadi salah satu penopang mata air,” jelasnya.

Pandangan tersebut tidak berdiri sendiri. Harun, menekankan bahwa tanaman seperti kopi memiliki fungsi ekologis yang penting karena akarnya mampu menyerap dan menyimpan air.
“Ketika kopi ditanam, akarnya menjadi penyerap air. Apalagi kalau ditambah tanaman besar seperti durian dan jengkol, mata air akan timbul kembali. Walaupun butuh waktu lama, itu tabungan untuk masa depan,” ujarnya.
Suryanto tidak sekadar melempar wacana atau menuntut pihak lain. Di atas tanahnya sendiri, ia telah membuktikan bahwa ekologi dan ekonomi bisa berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan. Ia mengaku telah menerapkan pola tanam tumpangsari di lahannya, dengan mengombinasikan tanaman produktif yang cocok untuk reboisasi dan tanaman semusim yang cepat menghasilkan.
“Dalam satu baris ada tanaman tegakan produktif, jaraknya sekitar enam sampai tujuh meter, sisanya untuk jagung atau tanaman lain. Hasil ekonominya dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan,” paparnya membagikan metode reboisasi yang efektif.
Dari pengalamannya itu, ia menyadari bahwa pertanian jagung yang terus diulang tanpa jeda sebenarnya melelahkan.
“Jagung kita tanam hari ini, tiga bulan panen kita tebas habis. Musim berikutnya tanam lagi dari nol. Itu berulang terus, tapi kalau kopi, durian dan alpukat, sekali tanam bisa dipanen bertahun-tahun. Itu sebenarnya tabungan,” jelasnyanya.
Sebagai ketua kelompok tani, Suryanto aktif mengampanyekan peralihan ke tanaman produktif dan penggunaan pupuk organik. Namun, mengubah pola pikir yang sudah mengakar selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah. Dari 132 kelompok tani di Kecamatan Tanggunggunung, ia memperkirakan baru sekitar 40 persen petani yang mulai mengikuti pola tersebut.
“Yang masih sulit diajak itu karena masih terobsesi jagung dan tidak berani berpikir jangka panjang,” keluhnya.

PERTANIAN TADAH HUJAN DAN RISIKO GAGAL PANEN

Minimnya pohon penahan air di perbukitan Tanggunggunung pada akhirnya berdampak pada petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor agraris. Dalam sektor pertanian, keterbatasan air menjadi tantangan tersendiri. Di Desa Pakisrejo, misalnya, pertanian di wilayah ini sepenuhnya mengandalkan air hujan sehingga aktivitas tanam hanya bisa dilakukan saat musim penghujan.
“Kalau pertanian, pakai sistem tadah hujan. Kalau ada hujan baru bercocok tanam. Kalau kemarau ya tidak, menunggu,” ungkap Musiran menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi para petani setiap tahunnya.
Budi juga memandang dengan penuh kecemasan setiap kali mendekati musim kemarau. Kondisi pertanian dinilai kurang menjanjikan. Curah hujan yang tidak menentu membuat hasil panen menurun dan risiko gagal panen meningkat.
“Kalau gagal panen ya sudah pasrah. Tidak ada pemasukan. Untuk bertani lagi juga sulit karena air tidak ada,” kata Budi pasrah.
Saat kondisi ekonomi semakin sulit dan lahan tidak dapat ditanami, hewan ternak menjadi andalan terakhir bagi keluarga di perbukitan Tanggunggunung agar tetap bisa bertahan. Budi menyebut ternak seperti kambing dan sapi kerap dijadikan simpanan darurat ketika membutuhkan uang.
“Kalau butuh uang, ternak itu yang dijual,” tuturnya merefleksikan strategi bertahan hidup masyarakat.
Bagi Budi, pengalaman hidup di daerah krisis air membentuk pandangan hidup tersendiri tentang betapa pentingnya air, sesuatu yang kerap dianggap sepele.
“Air itu nilainya melebihi emas. Tanpa air, kita tidak bisa hidup,” tegasnya.

INFRASTRUKTUR VERSUS MATA AIR: HUTAN YANG DIBABAT DEMI PEMBANGUNAN JALAN

Jika dilihat dalam skala yang lebih luas, kondisi hutan di Tanggunggunung tidak hanya dipengaruhi oleh perluasan pertanian jagung, tetapi juga oleh pembangunan infrastruktur. Secara umum, hutan di wilayah selatan Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, masih tergolong cukup baik. Namun, pembukaan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan perubahan cara pemanfaatan lahan pertanian mulai memberikan tekanan terhadap tutupan hutan dan kelangsungan sumber mata air.
Pembangunan fasilitas publik di kawasan perbukitan Tanggunggunung dihadapkan pada dilema antara kebutuhan infrastruktur dan kelestarian hutan negara. Asisten Perhutani (Asper) sekaligus Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Campurdarat, Nur Faiz Ramdhani, menyebut pembangunan memang tidak terelakkan, tetapi membawa konsekuensi serius bagi ekosistem hutan. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara pada Senin (19/5/2026).
“Di beberapa titik, mau tidak mau kawasan hutan harus dikorbankan untuk pembangunan jalur lintas selatan. Itu tantangan eksternal yang tidak bisa dihindari,” ujar Faiz secara terbuka mengenai realitas pembangunan.
Meski mendapat tantangan dari luar, Faiz menilai peran masyarakat Tanggunggunung cukup baik dalam menjaga hutan. Menurutnya, sebagian besar petani masih berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui pola tanam agroforestri.
“Secara umum masyarakat di kawasan Tanggunggunung cukup menjaga hutannya. Kami melakukan penanaman bersama dengan sistem agroforestri, yaitu pertanian dan kehutanan di titik yang sama,” jelas Faiz mengenai strategi pengelolaan hutan bersama masyarakat.
Namun, Faiz juga tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan, di mana ego ekonomi jangka pendek kerap kali mengalahkan komitmen jangka panjang dalam merawat pohon-pohon tegakan. Faiz mengungkapkan bahwa sebagian petani lebih memprioritaskan tanaman semusim seperti jagung dan tebu, sementara tanaman kehutanan kurang dirawat.
“Yang dirawat jagungnya, pohonnya tidak. Akhirnya yang tumbuh hanya ladang jagung sejauh mata memandang, padahal seharusnya keduanya bisa berdampingan,” ujar Faiz.
Pergeseran tutupan lahan di kawasan ini berlangsung cepat dalam dua dekade terakhir, seiring terbukanya akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Faiz menilai perubahan paling drastis terjadi dalam rentang 10 hingga 20 tahun terakhir di wilayah selatan yang dahulu berupa hutan lebat. Masuknya jaringan jalan dan meningkatnya aktivitas manusia mendorong ekspansi pertanian jagung dan tebu secara masif, sementara luasan hutan terus tergerus. “Kalau ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya longsor, tapi juga ancaman terhadap mata air,” tegas Faiz memperingatkan konsekuensi ekologis yang mengintai

Terkait sumber air, Faiz menyebut mata air Sumber Songo masih menjadi tumpuan utama warga. Mata air tersebut memasok kebutuhan air bersih hampir seluruh Kecamatan Tanggunggunung hingga wilayah sekitar seperti Besole.
“Kondisinya saat ini masih cukup baik karena ditopang oleh hutan di sekitarnya dan dirawat bersama oleh masyarakat dan Perhutani,” ujarnya.
Meski hingga satu dekade terakhir belum ada laporan mata air Sumber Songo yang mengering, Faiz mengingatkan dampak jangka panjang jika alih fungsi lahan terus berlanjut.
“Mata air itu bukan simsalabim. Kalau hutannya gundul, mungkin sekarang air masih ada, tapi lima atau sepuluh tahun lagi bisa hilang. Mengembalikannya butuh waktu puluhan tahun,” katanya menekankan.
SOLUSI AGROFORESTRI, JALAN TENGAH MENYELAMATKAN DESA

Menghadapi ancaman nyata berupa kekeringan di masa depan, semua pihak sepakat bahwa jalan keluar harus segera dirumuskan. Sebagai solusi, Perhutani mendorong penerapan agroforestri dengan pengaturan jarak tanam pohon agar tanaman pertanian tetap bisa tumbuh. Selain itu, jenis tanaman berkayu seperti kopi, alpukat,
durian, serta pucang dinilai lebih cocok dikembangkan di wilayah perbukitan karena memberi manfaat ekonomi tanpa harus menebang pohon.
Perhutani menjadikan agroforestri sebagai salah satu program utama pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat.
“Yang kami dorong adalah keseimbangan. Masyarakat tetap bisa bertani, tetapi pohonnya juga tetap ada,” kata Faiz.
Suryanto termasuk petani yang aktif mengkampanyekan pola tersebut. Menurutnya, pendekatan itu tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang lebih menjanjikan dalam jangka panjang.
“Kalau kopi sudah berbuah, petani tidak perlu mengolah tanah terus-menerus seperti jagung,” ujarnya.
Faiz menekankan bahwa keberhasilan program penghijauan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat.
“Kalau penghijauan tidak datang dari keinginan masyarakat sekitar, kemungkinan besar gagal. Kuncinya komunikasi, kesadaran, jenis tanaman yang tepat, dan perawatan minimal lima tahun,” urai Faiz mengenai syarat mutlak keberhasilan reboisasi.

Selain itu, pendekatan kultural dan humanis juga menjadi poin penting yang disuarakan oleh Budi. Ia berharap pemerintah dapat menambah pengeboran dan pengelolaan mata air agar kebutuhan warga tercukupi tanpa harus membeli air tangki saat kemarau. Untuk penghijauan, Budi menekankan pentingnya pendekatan persuasif.
“Penghijauan harus dari hati ke hati. Kalau hanya program, pasti gagal. Masyarakat harus sadar sendiri bahwa pohon itu penting, karena tanpa pohon kita tidak bisa bernapas,” pungkas Budi memberikan refleksi mendalam mengenai hubungan manusia dan pohon.
Di sisi lain, Suryanto menilai peran pemerintah sangat krusial untuk mempercepat perubahan pola pertanian yang hanya mengandalkan jagung menuju sistem agroforestri dengan tanaman produktif. Ia berharap adanya pendampingan, bantuan bibit, serta kepastian pasar agar petani berani mengambil langkah besar untuk beralih ke pola pertanian yang lebih berkelanjutan.
“Kalau pemerintah hadir sebagai penyemangat, saya yakin banyak petani mau ikut. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal masa depan desa,” harap Suryanto.
Menatap lima hingga sepuluh tahun ke depan, kekhawatiran terbesar Suryanto tetaplah pada bayang-bayang kekeringan parah akibat hilangnya hutan di Tanggunggunung jika kampanye agroforestri gagal. Ia menitipkan sebuah pesan reflektif yang mendalam tentang fungsi ekologis sebatang pohon yang melampaui nilai komersial karung-karung jagung.
“Kalau masyarakat tidak mau menanam kembali, dampaknya kekeringan dan pemanasan luar biasa. Satu pohon itu bank oksigen. Kalau kita berhenti menanam, kita sendiri yang menanggung akibatnya,” tutur Suryanto mengingatkan.
Faiz pun menutup pernyataannya dengan menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda, para penerus yang akan mewarisi bumi Tanggunggunung di masa depan, agar tidak terjebak dalam pragmatisme ekonomi yang mengabaikan kelestarian alam.
“Kalau kita hanya mengejar nilai uang, kita akan lupa pentingnya pohon, mata air, dan oksigen. Jangan sampai kita baru menyesal ketika semuanya sudah hilang,” pungkas Faiz menutup wawancara.
Lembaran realitas sosiologis dan ekologis di wilayah perbukitan ini dirangkum oleh Suryanto dengan sebuah kalimat singkat namun menohok, yang menggambarkan potret utuh Kecamatan Tanggunggunung hari ini.
“Keamanan kondusif, ekonomi kurang kondusif, dan kondisi hutan sangat memprihatinkan,” ujar Suryanto menegaskan garis besar persoalan yang musti segera diselesaikan bersama.
PROGRES 40 PERSEN PETANI YANG MULAI MENANAM TANAMAN PRODUKTIF
Meski begitu Suryanto tak menutup mata dengan 40 persen petani yang telah menerapkan agroforestri. Perjalanan panjang menuju pemulihan ekosistem di perbukitan Tanggunggunung sedang dilakukan secara perlahan. Saat diwawancarai lagi pada Selasa (19/52026), via telepon, Suryanto mengungkapkan progres petani yang telah menanam tanaman produktif, kopi jadi pilihan favorit.
“Sekarang petani mulai melihat hasil nyata dari kopi,” katanya.
Gerakan dari hati ke hati yang awalnya senyap kini membawa perubahan. Permintaan benih kopi melonjak. Minat petani untuk menanam tanaman produktif terus meningkat dari bulan ke bulan. Berdasarkan data permintaan benih yang masuk hingga akhir Mei, kopi menjadi komoditas paling diminati.
“Kalau dari kelompok saya saja, permintaan benih kopi sudah hampir 22.000 batang. Kalau digabung beberapa kelompok, totalnya hampir 120.000 batang,” jelasnya membeberkan lompatan data yang fantastis.
Menurutnya, angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Lonjakannya bukan 110 persen, tapi sekitar 150 persen. Dari sebelumnya hanya
4.000 atau 5.000, sekarang hampir 120.000 batang,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi pertanian produktif, kondisi tanaman menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
“Untuk alpukat sebagian hampir panen, durian juga hampir panen. Perkiraan pertengahan Juni durian sudah panen semua. Kalau kopi rata-rata sudah dipanen,” katanya dengan optimis.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong lonjakan minat tersebut.
“Yang pertama dari kampanye teman-teman petani sendiri. Kedua, ada program dari Dinas Pertanian. Ketiga, janji dari Bupati yang saya sampaikan langsung ke petani. Itu yang bikin lonjakannya luar biasa,” katanya menjabarkan kolaborasi yang mulai terbangun.
Dari beberapa jenis tanaman produktif yang diperkenalkan—kopi, alpukat, dan durian—kopi dinilai paling menjanjikan dalam jangka pendek oleh para petani
Tanggunggunung. Siklus ekonominya yang cepat menjadi alasan utama mengapa tanaman ini begitu cepat memikat hati masyarakat yang terbiasa dengan perputaran uang cepat dari jagung.
“Sementara ini yang paling menjanjikan kopi. Jangkanya pendek, sekitar dua tahun sudah bisa merasakan hasil. Perawatannya juga lebih mudah dibanding alpukat,” ujarnya.

Sementara itu, minat terhadap alpukat masih relatif kecil dibandingkan kopi.
“Kalau alpukat penanamannya masih kecil. Yang terus bertambah itu kopi,” tambahnya.
Potensi kopi juga diakui oleh Harun, yang melihat kopi memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengalaman itu ia buktikan langsung lewat warung kopi yang dikelolanya, kopi lokal hasil petani dihargai lebih tinggi dibanding kopi pabrikan.
“Di warung saya, kopi dari roasting-an teman-teman minimal Rp5.000, sementara kopi pabrikan hanya Rp3.000–4.000. Artinya dari situ kita tahu bahwa kopi pun bisa lebih mahal. Karena ketika teman-teman me-roasting, memetiknya dengan buah yang berkualitas,” ujarnya.

PERLUNYA DUKUNGAN MASIF PEMERINTAH UNTUK MENYEDIAKAN BENIH
Kendati gelombang semangat sedang tinggi-tingginya, tantangan birokrasi masih membayangi. Janji benih dari pemerintah masih menunggu realisasi. Terkait janji bantuan dari Bupati, Suryanto menyebut bantuan akan diberikan dalam bentuk benih, namun, hingga saat ini belum seluruhnya terealisasi.
“Kalau janji Bupati itu bentuknya benih. Tapi kemarin belum terealisasi,” katanya mengonfirmasi situasi riil.
Meski demikian, komunikasi intensif terus berjalan. Dalam waktu dekat, pemerintah direncanakan akan menyalurkan benih kakao sebagai bagian dari diversifikasi komoditas kehutanan masyarakat.
“Yang mau di-drop dulu itu kakao, hampir 10.000 batang. Kalau benih kopi, kami ajukan untuk musim tanam bulan September,” jelasnya menerangkan lini masa penanaman.
Penyaluran tersebut harus dihitung dengan cermat agar selaras dengan ritme alam dan ketersediaan air hujan.
“Soalnya sekitar September atau Desember sudah mulai turun hujan,” tambahnya.
KONDISI KETERSEDIAAN AIR UNTUK MASYARAKAT KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG PADA KEMARAU TAHUN INI
Sambil menunggu tunas-tunas hijau itu merimbunkan kembali bukit Tanggunggunung yang gundul, perjuangan mempertahankan air di musim kering tetap berjalan setiap hari yang kini telah memasuki kemarau. Kabar baiknya, air bersih aman. Pada musim kemarau tahun ini, dengan kondisi perbukitan yang tampak gersang akibat panen jagung, ketersediaan air bersih di Tanggunggunung masih terjaga. Saat ini, aktivitas kelompok Suryanto juga difokuskan pada perawatan infrastruktur air.
“Hari ini kami melakukan perawatan pipa air bersih,” ujarnya menceritakan kesibukan teknis kelompoknya.
Ia menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi gangguan pada sistem pompa di kawasan Sumber Songo.
“Kemarin ada trouble listrik dan satu pompa bermasalah. Jadi kita sambungkan ke mesin lain. Kalau satu mesin trouble, langsung bisa dialihkan ke mesin cadangan,” katanya memaparkan sistem mitigasi yang mereka bangun.
Saat ini, kondisi pipa dinyatakan aman dan pasokan air ke ribuan keluarga dipastikan tidak terputus.
“Pipa sekarang aman, hanya bocoran kecil-kecil saja,” ujarnya.
Meski kondisi lahan tampak panas dan kering setelah panen jagung, ia memastikan pasokan air bagi warga masih mencukupi, sebuah realitas yang kontras namun melegakan dibanding dekade-dekade sebelumnya.
“Sekarang memang panas dan gersang karena jagung panen, tapi alhamdulillah air aman, tentram, loh jinawi,” kata Suryanto menjelaskan situasi masih terkendali.
Kondisi-kondisi terbaru ini menunjukkan bahwa HIPAM telah membantu mengurangi kekhawatiran warga. Namun, persoalan air bersih di Desa Pakisrejo dan wilayah Kecamatan Tanggunggunung pada umumnya masih memerlukan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus berada dalam situasi rawan kekeringan setiap musim kemarau.
.
Penulis : Nia, Luluk, Alifia
Redaktur : Fadly
Diliput oleh LPM Dimensi: Tim TGEx (Tulugangung Green Expedition)