Kisah lama kembali terulang. Musyawarah Perwakilan Mahasiswa (MPM) UIN SATU Tulungagung dihadapkan pada pola sama tahun ke tahun. Persiapan minim, pengumuman mendadak, dan berakhir pada esensi demokrasi mahasiswa yang terkubur dalam hiruk-pikuk “kejar tayang”. Kali ini, Senat Mahasiswa (SEMA) seolah-olah menjadikan evaluasi tahun sebelumnya hanya sebagai arsip usang yang tak pernah dibaca.
Berdasar keputusan rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 98 tahun 2025 tentang petunjuk teknis organisasi kemahasiswaan, MPM adalah forum musyawarah tertinggi organisasi kemahasiswaan tingkat universitas. Mufakat yang terbit dari forum inilah, yang nantinya dijadikan landasan bagi ekosistem Organisasi Mahasiswa UIN SATU. Oleh karenanya forum ini bukanlah hal remeh dipandah sebelah mata.
Mengingat tahun lalu, pengumuman MPM baru diumumkan H‑7 hari sebelum pelaksanaan. Kali ini, jauh lebih mengejutkan H‑2. Hanya dua hari sebelum acara digelar mahasiswa diberitahu. Belum jelas kendala atau permasalahan apa yang dihadapi SEMA sehingga memaksa pengumuman secepat itu. Yang pasti, mendadaknya pengumuman ini bukan sekedar kebetulan, melainkan pola yang sudah berulang dan kini semakin parah.
Mari mengingat kembali catatan MPM tiga tahun terakhir. Pada 2023 MPM yang direncanakan berjalan lima hari hanya berjalan dua hari, forum tidak kondusif, presidium dinilai memaksakan agenda dan mengabaikan peserta hingga berakhir walk out massal dari perwakilan FUAD dan FASIH. Akibatnya tahun 2023 meninggalkan catatan hitam, hasil keputusan MPM ditolak karena prosesnya dinilai cacat prosedur dan kehilangan esensi musyawarah.
Dilanjutkan tahun 2024, kegiatan yang direncanakan tiga hari tuntas dalam satu hari. Partisipasi rendah dan forum kehilangan eforia diskusi yang mendalam menjadi alasan MPM tahun 2024 cepat selesai. Terakhir, 2025 menjadi unik karena digelar di pertengahan periode kepengurusan, suatu tatanan baru yang sempat dielu-elukan, tetapi ternyata tidak diikuti persiapan yang matang.
Data-data tersebut tentunya terabadikan dalam setiap berita yang diterbitkan kami, salah satunya terkait alasan mengapa idealnya MPM dilakukan pada awal kepengurusan. Irfanul selaku ketua SEMA periode 2025 menyatakan niat baiknya, saat MPM dilaksanakan di awal tahun aspirasi mahasiswa bisa langsung menjadi pedoman kerja SEMA dan DEMA sejak dini. Namun, jika niat baik itu hanya menjadi angan-angan tanpa diiringi persiapan yang serius, maka apa gunanya? Efektivitas tujuan yang diusung di awal justru lenyap ditelan ketidak matangan.
Dampaknya sudah bisa diprediksi. Pertama, kurangnya pengkajian peserta. Dengan waktu hanya dua hari bagaimana mungkin perwakilan seluruh ormawa bisa mendalami materi, menyusun pandangan, dan menyampaikan aspirasi konstruktif. Kedua, dugaan rendahnya partisipasi, mahasiswa yang sudah lelah dengan pola pikir lama ini kemungkinan besar akan memilih absen. Ketiga, hilangnya esensi MPM sebagai ruang demokrasi tertinggi mahasiswa. Sehingga tersisalah acara serimonial yang cepat selesai, lalu kembali pada rutinitas tanpa ada perubahan berarti.
SEMA seharusnya sadar evaluasi bukanlah dokumen mati yang hanya disimpan di google drive. Evaluasi adalah bahan baku perbaikan. Jika setiap tahun polanya berulang, pengumuman mendadak, persiapan asal-asalan, partisipasi rendah maka MPM hanya sebagai ritual tanpa makna. Niat tatanan baru yang digembor-gemborkan sebelumnya akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan komitmen nyata. pengumuman minimal H‑30, sosialisai yang masif dan perlibatan perwakilan sejak jauh hari perlu digalakkan.
Kepada SEMA UIN SATU Tulungagung tahun ini jangan biarkan MPM 2026 menjadi babak baru dari kisah lama yang problematik. Mahasiswa bukan penonton pasif. Kami berhak mendapatkan forum yang bermartabat, bukan sekedar acara dadakan yang hanya memenuhi kewajiban administratif. Ketika forum permusyawaratan tertinggi dibuat kehilangan marwahnya, kami Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi mengambil langkah untuk tidak ikut serta MPM sampai forum ini dirasa layak kembali pada tahtanya.
#Balikkanan
Penulis: Tim Redaksi