Dimensipers.com — Aliansi mahasiswa se-Tulungagung melakukan aksi demonstrasi pada hari Rabu, 13 April 2022 bertempat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung. Dalam aksi ini para mahasiswa membawa beberapa tuntutan yang ditujukan kepada para wakil rakyat, dengan harapan tuntutan yang mereka bawa akan didengar dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Beberapa hal yang menjadi tuntutan mahasiswa di antaranya menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga minyak goreng dan kebutuhan pokok, penolakan wacana penundaan Pemilu dan menuntut pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada.
Pertama, mahasiswa mengecam kenaikan harga BBM jenis pertamax. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui KEPMEN (Keputusann Menteri) Nomor. 33.K/MG.03/DJM//2022, menaikkan harga BBM jenis Pertamax beroktan 92 dari harga Rp 9.000, ke Rp 12.000. Meskipun yang mengalami kenaikan harga adalah BBM jenis pertamax yang notabene BBM non-subsisi, tetapi ada gelombang-gelombang protes muncul imbas dari kenaikan harga tersebut. “Memang pertamax itu konsumsi untuk orang kaya tapi kalau pertalite langka dan susah dicari, pasti mau tidak mau masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah pasti akan ikut mengonsumsi pertamax,” ujar Muzaki selaku Koordinator aksi.
Kemudian mengecam sikap pemerintah yang tidak bijak mengenai harga bahan pokok. Salah satu komoditas di antaranya adalah minyak goreng yang keberadaannya susah ditemukan. Hal ini terjadi mulai akhir 2021. Di mana saat itu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng berada pada angka Rp. 14.000, melalui Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 11 Tahun 2022. Namun, yang membuat janggal adalah ketika Permen tersebut dicabut stok minyak di pasaran kembali normal, akan tetapi harga dari minyak goreng itu juga ikut melambung hampir dua kali lipat dari harga normal. Hal ini lah yang diprotes oleh para mahasiswa.
Selanjutnya mahasiswa menolak tiga periode masa jabatan presiden dengan mengamendemenkan UUD 1945 dan penolakan terhadap penundaan Pemilu. Isu tiga periode masa jabatan Presiden sempat beredar di masyarakat akhir-akhir ini. Hal itu merupakan dampak dari adanya wacana penundaan Pemilu pada 2024 mendatang. Mahasiswa khawatir apabila para pemangku kekuasaan akan menabrak konstitusi yang ada. Namun, pada 11 April 2022 kemarin, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui akun Instagramnya menyampaikan bahwasanya pemilu akan tetap di gelar pada bulan Februari 2024 mendatang dan akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022–2027 keesokan harinya pada 12 April 2022.
Serta mahasiswa menuntut Pemkab Tulungagung menyelesaikan konflik agraria yang tejadi di wilayah Tulungagung. Setidaknya terdapat dua konflik agraria yang terjadi di wilayah Tulungagung yang harus diselesaikan, yakni konflik pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pembangunan jalan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di Wadas. “Kita berharap dari pemerintah Tulungagung maupun dari pusat supaya kejadian ini tidak terjadi seperti Wadas. Itu memang opini masyarakat namun bisa jadi politis, yang mana nantinya jika kita tidak analisis dan mempunyai sikap kehati-hatian itu pasti akan terjadi,” ucap Muzaki.
Dikutip dari Antaranews.com, jalan Tol Agungblijen ini mempunyai panjang 99,91 KM. Dari panjang keseluruhan, Tulungagung mempunyai 33 KM ruas jalan tol yang melewati 43 desa di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolongu, Kedungwaru, Gondang, dan Tulungagung. Serta akan terkoneksi dengan Tol Tulungagung-Kediri dan ruas Tol Malang-Kepanjen. Hal ini disampaikan oleh Makrus Manan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaaten Tulungagunng.
Tuntutan serupa juga disuarakan oleh aliansi HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) se-Tulungagung yang juga menggelar aksi demosntrasi di tempat yang sama, beberapa jam sebelum aliansi BEM se-Tulungagung. Menurut Fuad Fajrus selaku Ketua Komisariat HMI FASIH (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), ia menjelaskan bahwasanya dengan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat atau pemuda di Tulungagung bisa berguna untuk mengawal pembebasan lahan di daerah terdampak jalan tol, ”Ditakutkan ketika nanti ada pembebasan lahan imbas jalan tol tersebut, akhirnya makelar-makelar tanah yang sama merugikan masyarakat,” paparnya.
Terdapat beragam tanggapan dari peserta aksi mengenai tuntutan-tuntutan yang diangkat dalam demonstrasi ini. Sebagian besar soal isu-isu yang diangkat. Dari poin-poin tuntutan yang disampaiakan, tidak semua peserta mengetahui isu-isu tersebut, terdapat beberapa peseta yang tidak mengetahui. Hal itu yang dirasakan oleh Mayadian salah satu peserta aksi, “Kalau konflik agraria aku kurang tahu sih, karena aku ke sini itu baru-baru pas offline,” ujarnya. Senada dengan Mayadian, Erlina mengungkapkan ketidak pahamnya terkait isu agraria yang menjadi poin tuntutan dalam aksi ini, namun mendukung poin-poin lain. “Kalau itu belum tau sih Mbak. Kalau saya lebih setuju ke BBM naik sama minyak goreng naik,” ungkapnya.
Setelah selesai menyampaikan tuntutan muncul harapan dari beragam pihak untuk terus mengawal tindak lanjut dari aksi ini, supaya tuntutan-tuntutan yang telah disuarakan tadi terealisasikan. Mengingat pihak dari DPRD juga sudah turun menemui mahasiswa yang melakukan aksi, yang di akhiri dengan penandatanganan press release oleh Ketua DPR, Marsono, Kapolres Tulungagung, AKBP. Handono Subiakto, dan Dandim Kodim 0807 Tulungagung Letkol Inf. Yoki Molinton Kurniafari.
Penulis: Fatra
Reporter: Toni, lala, imas, zaki, wildan
Redaktur : Bayu
