Tulungagung, (23/4/2026) — Gejolak pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memantik aksi demonstrasi mahasiswa turun ke jalan. Jajaran mahasiswa Tulungagung yang tergabung dari beberapa instansi memberikan ultimatum kepada DPRD Tulungagung untuk membuka transparansi anggaran dalam tenggat waktu 14×24 jam. Aksi ini menjadi desakan serius untuk memperketat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Koordinator umum aksi, Ikhsan, menyatakan adanya demonstrasi ini didasari oleh terjadinya kerancuan yang dilakukan beberapa pejabat di Tulungagung, sekaligus untuk memastikan bahwa masalah serupa yang sudah terjadi dua kali sebelumnya tidak terulang kembali.
“Kita berefleksi langsung ketika kemarin berita muncul karena ada kerancuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat bengis itu. Kita jangan sampai terulang lagi yang ketiga kalinya dan di Tulungagung sudah terjadi dua kali,” tegasnya.
Asa, salah satu mahasiswa UIN SATU Tulungagung juga mengungkapkan alasan adanya demonstrasi ini. Menurutnya aksi dipicu oleh isu krisis integritas yang membeberkan dugaan praktik jual beli jabatan yang mengabaikan kompetensi. Ia menekankan adanya ketimpangan fungsi dan kecurangan di tubuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan ASN, namun justru disinyalir terlibat dalam penyimpangan birokrasi.
“kita membahas tentang BKPSDM, seharusnya dia menjadi penanggung jawab untuk kesejahteraan ASN. Namun, per hari ini ternyata ada keculasan di situ,” ujarnya.

Aksi demonstrasi dimulai pada pukul 11.38, diikuti oleh beberapa instansi internal UIN SATU Tulungagung yang terdiri dari dema universitas, sema universitas sampai dema fakultas dan jajaran di bawahnya. Selain itu, STAI Diponegoro dan organisasi mahasiswa eksternal juga turut andil dalam kegiatan demonstrasi ini.
Pada pukul 12.16, para demonstran dipersilakan untuk masuk ke halaman gedung DPRD dengan harapan proses demonstrasi berjalan lebih kondusif. Dalam aksi ini, H. Asrori , H. Reno Mardi Putro, Andrianto dan H. Saiful Anwar selaku anggota DPRD Tulungagung turut hadir sebagai perwakilan untuk menghadapi massa demonstran di halaman gedung DPRD.
Sejumlah tuntutan krusial dilayangkan, poin utama mendesak dukungan penuh bagi KPK untuk mengusut tuntas penyelidikan korupsi di wilayah tersebut. Selain itu, DPRD dituntut bertanggung jawab atas keselarasan pelaksanaan RAPBD serta memperketat pengawasan realisasi program di lapangan agar tepat sasaran. Reformasi birokrasi juga menjadi sorotan, di mana kinerja BKPSDM dalam penyusunan formasi pegawai dan jaminan kesejahteraan ASN harus segera dievaluasi. Di sisi lain, Inspektorat diminta melakukan audit ulang terhadap program pemerintah secara transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Plt. Bupati didesak menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat. Terakhir, pemerintah daerah diberikan tenggat waktu 14x24 jam untuk membuka akses transparansi anggaran secara luas yang dapat dipantau langsung oleh seluruh warga Tulungagung.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan dukungannya terhadap tuntutan transparansi anggaran dan pengawasan birokrasi. Salah satu perwakilan dewan, Asrori, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi tersebut selama berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Selama transparansi itu dilindungi oleh undang-undang, harus kita dukung. Jangankan 14x24 jam, hari ini juga kalau dilindungi undang-undang, kenapa tidak?” tegas Asrori di hadapan massa aksi.
Ia juga menambahkan mengenai beban moral sebagai wakil rakyat pasca-OTT, “Gaji saya halal kalau saya sudah mengingatkan adanya penyelewengan oleh para pemangku kebijakan di eksekutif. Itu baru gaji saya halal.”
Merespons komitmen yang disampaikan pihak legislatif, Koordinator Umum aksi demonstrasi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan sekadar memegang janji manis tersebut. Ia berharap agar komitmen yang disampaikan DPRD bukan hanya sekadar upaya meredam massa, melainkan langkah nyata dalam melakukan perubahan di Tulungagung.
“Harapan kita transparansi segera untuk dibuka lebar. Bisa diakses oleh semua masyarakat Tulungagung,” ujar Ikhsan selaku koordinator umum.
Aksi ini hadir tidak semata-mata langsung terjun ke lapangan, melainkan melalui proses kajian panjang. Koordinator umum menyatakan bahwa sejak isu ini mencuat ke publik, kelompok mahasiswa ini tercatat telah menggelar sebanyak lima kali kajian intensif. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tuntutan yang akan dibawa nantinya memiliki landasan data yang kuat dan tidak hanya bersifat emosional.
“Kajian terus kemarin sudah berapa hari ya? Kajian sekitar lima kali. Lima kali sudah,” pungkas Ikhsan.
Penulis: Fatimah Azzahra
Redaktur: Sifana Sofia
Dokumentasi: Tim LPM Dimensi
OTT