Dimensipers.com (06/06). Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) IAIN Tulungagung mengadakan Pemilu Raya (Pemira) pada tanggal 07 Juni 2018. Pemira kali ini sempat memanas karena adanya pamflet yang mengatasnamakan pasangan calon (Paslon) nomer urut 1 dan mencatut logo beberapa lembaga ekstra maupun intra kampus. Pamflet tersebut juga bertuliskan “ IAIN BERSATU, COBLOS NOMER (1) CUKUP.”
Logo lembaga yang dicantumkan dalam pamflet tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan syariah (HMJ PS), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah (HMJ ES), Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat Wakaf (HMJ MAZAWA), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMA FEBI), Komunitas Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (KMJ MKS), Ikatan Mahasiswa Alumni Darul ‘Ulum (IMADU), Forum Silaturahim Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren (FORSMAPP), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahaiswa Islam (HMI), Komunitas Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah (KMJ MBS), Unit Kegiatan Mahasiswa Bakat Minat (UKM BM), dan Pagar Nusa.
Ada beberapa lembaga yang tidak terima dengan dicatutnya logo mereka, yaitu HMJ PS, KMJ MBS, IMADU dan FORSMAPP. Lembaga-lembaga tersebut telah membuat press release untuk mengklarifikasi pencatutan logo yang isinya, “Menyatakan bahwa kami tidak pernah ikut campur dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden IAIN Tulungagung di pemilihan tahun 2018–2019.” Di samping itu, HMJ PS, IMADU Tulungagung, FORSMAPP dan DEMA FEBI telah menyatakan memang benar-benar tidak ada koordinasi sama sekali antara pihak yang membuat pamflet yang berisikan pencatutan logo dengan lembaga yang terkait.
Saat di wawancarai Krismon Bangkit selaku ketua HMJ PS mengatakan, “Kalau dari koordinasi terkait logo kemarin itu memang tidak ada, hanya saja dari FEBI kemarin itu ada garis koordinasi dari per lembaga, tapi, gak habis pikir sampai sekarang, ya cuma kaget trus tahu-tahu ada penyebaran pamflet itu dan tindakan dari lembaga khususnya saya sendiri langsung menghubungi paslon 1, dari pihak paslon 1 juga bingung langsung mencari info terkait hal itu dan sempat ramai dan saya sendiri meminta klarifikasi untuk hal itu.”
Hal serupa disampaikan Zulvi selaku ketua umum IMADU,“Tidak ada koordinasi mas, soalnya dari IMADU sendiri tidak ada asas dalam lingkup politik karena IMADU sendiri berasaskan kekeluargaan, jika ada omong-omongan atau apalah itu yang berkaitan dengan politik kampus itu tidak ada kaitannya, jikalau ada itu tidak benar atau hoax.” Ungkapnya.
Fajrul Falah selaku ketua DEMA FEBI dan Koordinator FORSMAPP juga turut menegaskan bahwa tidak ada koordinasi dan adanya propaganda dari tim sukses (Timses) terkait dengan pamflet dan pencatutan logo. “Pertama terkait dengan koordinasi pencantuman logo tersebut dari DEMA FEBI dan FORSMAPP itu tidak ada. Jadi, murni itu propaganda dari pihak timses, oknumnya sendiri. Dan saya sudah klarifikasi dengan salah satu teman-teman timses nomer urut 2 memang tidak membuat, dan saya belum klarifikasi dengan timses nomer urut 1. Jadi saya memiliki praduga tersangka yaitu dari timses nomer urut 1. Pada intinya tidak ada koordinasinya, murni itu pencacatan (cacat, red) dalam demokrasi.”
Menurut Fajrul adanya kasus ini membuat beberapa pihak merasa terciderai. “Hal ini tentu memicu konflik dan memicu suatu pertikaian yang tidak baik. Bahkan apabila demokrasi dikaitkan dengan penyantuman logo yang secara ilegal tanggapan saya sendiri sebagai ketua lembaga, saya merasa terciderai, dan bahkan seakan-akan lembaga kami ini diperjual belikan, harapan saya DIMeNSI setelah menulis hal ini, bisa menggugah oknum-oknum pelaku agar bisa melakukan demokrasi dengan baik.” Tutur Fajrul.
Paslon 2 yaitu Dzaky memberikan tanggapannya mengenai logo yang tercatut pada pamflet yang beredar, “Kemarin cukup viral yang mengatasnamakan di media, media sosial khususnya untuk paslon 1, nama nama yang terkait itu. Itu awalnya yang mengetahui hal seperti itu adalah timses, kemudian dikasih tahu ada isu seperti ini di media sosial, karena juga yang tahu terlebih dahulu salah seorang di timses dan belum memberitahu keseluruhan timses, itu salah satunya juga memberi respon ternyata polemiknya lebih besar setelah ada respon lain dari timses.”
“Dari kami pribadi kemarin juga sudah memberikan klarifikasi bahwasanya paslon 2 tidak ada sangkut pautnya sama sekali keterkaitan dan kemarin paslon 1 juga sudah memberikan klarifikasi di medsos juga. Dari paslon dua mungkin harapannya KPU sendiri agar lebih intensif untuk menjaga jalannya pemilu ini.” Lanjut Dzaky.
Kholil selaku capres 1 menjelaskan terkait pencatutan logo pada pamflet yang beredar, “Jadi begini soal itu kemarin sebenarnya tidak ada sepengetahuan dan persetujuan saya terkait pamflet yang berisi logo-logo tersebut. Sebenarnya yang buat itu tidak tahu, tiba-tiba dishare tanpa sepengetahuan saya.”
“Saya tahu betul dan jangan dishare, dan memang di permainan media itu seperti itu, memang sulit untuk pengendaliannya dan mengkondisikan. Sebenarnya saya juga tidak tahu siapa, tiba-tiba sudah dishare dan saya bilang jangan dishare, di grup itu juga ada. Jadi, soal itu bagaimana ya, kita nyantai saja kalau ada yang minta mempertanggungjawabkan kita siap untuk mengklarifikasi.” Lanjutnya.
Kholil mengklarifikasi atas pencatutan logo tersebut memang sebagian sudah disepakati dan sebagian belum ada koordinasi sama sekali. Kholil juga menjelaskan bahwasannya memang dari paslon 1 tidak menyetujui atas publikasi dan pembuatan pamflet yang berisi logo tersebut.
“Kemaren beberapa yang merekomendasi itu memang dari beberapa lembaga, tetapi soal logo itu memang belum ada persetujuan, sehingga saya melarang untuk hal itu. Memang untuk hal itu saya kira asal-asalan. Kalau yang merekom tidak ada permasalahan, memang saya pribadi tidak meminta izin dari beberapa logo ini, ya mungkin beberapa sudah sepakat dan beberapa saya belum minta izin memang dan saya tidak menyuruh logo-logo itu dijadikan satu dan dishare, ya memang sekarang momentum pemira sekarang rawan sekali dan yang saya takutkan dari logo-logo tersebut membuat salah satu paslon itu jatuh dan menjatuhkan. Memang tidak ada intruksi untuk membuat desain seperti itu.” Ungkap Kholil.
“Saya meminta klarifikasi, yang pertama saya mewakili pihak paslon 1 memohon maaf kepada seluruh lembaga yang tercantum di pamflet tersebut. Yang pertama saya klarifikasi bahwa itu tidak benar bahwasanya yang membuat dari paslon 1. Kedua yaitu saya sendiri pribadi tidak ada komunikasi dan tidak memohon izin kepada lembaga-lembaga jika logo tersebut dimasukkan dalam pamflet memang tidak ada koordinasi sama sekali. Ketiga saya sama sekali tidak mengizinkan adanya pamflet tersebut.” Lanjutnya.
Perlu diketahui bahwa pamflet yang mencantumkan logo lembaga-lembaga tersebut memang tidak melakukan konfirmasi dengan lembaga terkait, selain itu sampai sekarang belum diketahui siapa dalang di balik perbuatan yang tak bertanggungjawab ini. Hingga berita ini diterbitkan, beberapa pihak seperti, SEMA Institut, ketua pelaksana pemira enggan untuk ditemui dan berkomentar. []
