Liburan semester ganjil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) tahun ajaran 2024/2025 dibuat resah dengan adanya polemik pada Pemilihan Raya (PEMIRA) FEBI UIN SATU. Kecacatan Administrasi serta fasilitas yang kurang memadai mewarnai PEMIRA FEBI tahun 2024 yang telah rampung pada Kamis (09/01) lalu.

Setelah penetapan calon Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pasangan calon (Paslon), Kru Dimensi menemukan fakta bahwa pasangan calon ketua dan wakil ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FEBI mengalami cacat administrasi. Dikutip dari postingan Instagram Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Pendobrak Muhammad Yunus bahwa calon ketua dan wakil ketua DEMA FEBI menyandang jabatan sebagai ketua organisasi lain.
Calon ketua DEMA tersebut adalah Muhammad Nizarul Asror yang sedang menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah Bagian III Forum Nasional (Fornas) Mahasiswa Manajemen Zakat & Wakaf (Mazawa) periode 2023–2024. Selain itu, Muhammad Melvin, calon wakil ketua DEMA pun mengalami hal yang serupa. Ia baru saja menjabat sebagai Presiden Nasional Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia Periode 2024–2026.
Berdasarkan data dari wawancara tatap muka bersama pasangan calon pada Kamis (09/01) ditemukan bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) di organisasi yang mereka ikuti dan beberapa keterangan lain. Muhammad Nizarul Asror memberi penjelasan bahwa dalam kepengurusan di Fornas Mazawa, Ia menjabat sebagai koordinator wilayah dan tugasnya hanya mengkoordinir daerah yang menjadi tanggung jawabnya kemudian mengkonfirmasi kepada ketua umum Fornas Mazawa.
“Di Fornas Mazawa itu dipimpin satu presidium itu dari Purwokerto kemudian bagian ini itu, Saya sendiri (Korwil, red.) tidak ada anggotanya, itu cuma sebagai koordinator. Nah, pemecahan bagian, biar aku mengkoordinir daerah sini, jadi bukan ketua. Kepenguruhan Fornas ini dibentuk tahun kemarin terus aku dimintai tolong untuk ini itu baru akhir tahun kemarin dan akhir tahun Itu nggak ada ketetapan atau SK,” jelas Asror.
Muhammad Melvin, calon wakil ketua DEMA FEBI juga memberi keterangan bahwa ia berani mencalonkan diri karena foto di postingan itu hanya dokumentasi sedangkan belum ada pelantikan kepengurusan. Lalu tahun 2025, tepat nya satu tahun kepengurusan tidak ada program kerja karena SK keluar di akhir tahun 2025. Alhasil pelantikan akan dilaksanakan setelah SK keluar.
“Secara administrasi, di Fornas aku belum dikatakan sebagai ketua, karena secara SK belum (keluar, ed.) ada pelantikannya. Postingan ini cuman dokumentasi karena kemarin itu pemilihan secara anu (formalitas, ed.) lah dikatakan belum resmi. Ketika nanti aku ditabrakkan dengan ini (Fornas, ed.) di DEMA (FEBI, ed.) ini, kan kalau DEMA kan cuman satu tahun nah ketika DEMA selesai baru SK (Fornas, ed.) aku sudah keluar dan pelantikan juga proker baru terlaksana,” jelas Melvin.

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FEBI sebagai penyelenggara PEMIRA FEBI tahun ini terlihat rancu pada administrasi organisasinya. Kru Dimensi menemukan kesalahan yang terdapat di berita acara, tepatnya pada nomor Tap Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) 2024 yang tidak sesuai dengan AD/ART MPM 2024. Kemudian setelah kritik muncul, pihak KPUM FEBI lantas mengganti berita tersebut.
Zuegandara Ken, Ketua KPUM FEBI menyanggah bahwa kerancuan terjadi dikarenakan adanya desakan dari Senat Mahasiswa (SEMA) FEBI untuk segera melakukan PEMIRA FEBI secara mendadak dan tenggat yang mepet. Maka Zuegandara, selaku Ketua KPUM FEBI merasa bahwa secara keseluruhan PEMIRA FEBI tahun ini kurang adanya persiapan.

Selain itu, suasana debat Paslon terbilang sepi karena hanya dihadiri 17 DPT dan 8 penonton live streaming di Instagram KPUM FEBI. Hal ini menimbulkan kritik bahwa penyelenggaraan PEMIRA FEBI yang diadakan pada saat liburan semester dirasa kurang efektif.
“Menurut saya, PEMIRA (FEBI, ed.) pada waktu liburan itu kurang efektif sebenernya, soalnya kan ada (DPT, ed.) yang pulang kampung juga,” ungkap Sara Aisyah, Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN SATU.
Tidak berhenti di situ, Aisyah juga menyayangkan teknis debat yang secara tiba-tiba diganti dengan tidak memperbolehkan sanggahan. Menurutnya, hal itu memberi kesan seolah dibatasi dan tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat secara keseluruhan
“Sebenarnya kalau seperti itu (tidak boleh menyanggah, ed.) kaya mengurangi pendapat kita (DPT, ed.), kayak kita itu ingin menyela gitu mengeluarkan pendapat ingin mengkritisi tapi ya kita kan tetap mengikuti peraturan dari panitia ya tapi ya cukup disayangkan,” keluh Aisyah.
Zaegandara, Ketua KPUM FEBI memberikan klarifikasinya mengenai permasalahan tersebut. Menurutnya hal ini murni kesalahan moderator. Namun Kru Dimensi tidak menemukan pembenahan dari panitia pada saat kejadian.

Pada pemungutan suara, Kru Dimensi kembali mewawancarai DPT yang hadir. Mereka mengeluhkan kurangnya sejumlah fasilitas dan keramahan panitia di pemungutan suara.
“Kalau kesannya (pemungutan suara, ed.) lumayan sih kak tapi di biliknya itu ga ada sponsnya, jadi harus di kardus bilik itu loh, Kak. Kok jalan menuju lift ditutup, ga bisa lewat lift aja. Turunnya kan jadi lewat tangga juga. Kalau yang dulu itu kayaknya pulange lewat lift,” terang Mahasiswa Pariwisata Syariah yang tidak ingin disebutkan namanya.
Petugas di bagian depan dianggap kurang ramah. Selain itu, tanda untuk daftar hadir saksi juga dinilai kurang lengkap. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun lalu petugasnya lebih ramah, suasananya lebih menyenangkan, dan pengunjung merasa tidak bosan di tempat tersebut. Namun, saat ini mereka merasa bingung, canggung, dan tidak nyaman, sehingga ingin segera pergi. Mereka juga menyebutkan bahwa tanda untuk daftar hadir saksi kurang jelas, yang membuat pengunjung merasa bingung, dan petugas di bagian tersebut dianggap kurang ramah.
Di wawancara yang lain, Ketua KPUM FEBI menjelaskan bahwa untuk tatakan pencoblosan menggunakan kardus sudah cukup.
Penulis: Amara Laila
Reporter: Sifana Sofia & Amara Laila
Redaktur: Wahyu Kumbara
Editor: Devi