30 September menjadi tanggal yang begitu sakral dan erat kaitanya dengan PKI. Begitulah setidaknya keberhasilan peredaran narasi pada masa Orde Baru yang menempatkan PKI selayaknya tokoh antagonis, dan harus ditumpas hingga ke akar-akarnya.
Keberhasilan Soeharto membawa pandangan tentang PKI ke masyarakat semakin melancarkan genosida terjadi saat itu. Pembunuhan tujuh jendral Angkatan Darat dalam semalam dibalas dengan pemberantasan jutaan orang yang dianggap anggota, terafiliasi ‚dan teman PKI.
Dalam narasi yang beredar, PKI digambarkan sebagai pihak yang merencanakan dan melaksanakan kudeta untuk merebut kekuasaan dan mendirikan negara komunis. PKI, termasuk organisasi sayapnya seperti Gerwani, diceritakan sangat sadis. Cerita yang paling membekas yakni persoalan penyiksaan dan mutilasi tujuh perwira di Lubang buaya, pencongkelan mata, kemaluan dipotong, dan tubuh diiris-iris.
Namun, pernahkan kita mempertanyakan dasar-dasar narasi tersebut? Bagaimana PKI merencanakan “kudeta”? Apa bukti konkret yang mendukung tuduhan itu? Siapa tokoh yang sesungguhnya merancang peristiwa itu? Pertanyaan ini tentu menjadi misteri.
Buku karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, meruntuhkan narasi-narasi resmi yang sudah ada. Pada bagian awal buku, Roosa sudah menekankan, “tidak ada gunanya menulis buku ini seandainya saya menyalahkan PKI”. Hal tersebut akan langsung merepresentasikan bagaimana inti dari seluruh argumentasinya.
Pertama, Roosa menemukan beberapa kejanggalan pada narasi yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober, sehari setelah peristiwa 30 September. Bukti utama yang bersumber dari Angkatan Darat memuat pengakuan Kolonel Untung dan Kolonel Abdul Latief yang dianggap sebagai antek-antek PKI. Roosa memiliki salinan laporan interogasi dari penangkapan tersebut. Memang ditemukan adanya pengakuan Latief bahwa dirinya mengikuti perintah PKI. Namun, saat pengadilan berlangsung, diketahui bahwa Latief mengalami infeksi luka tusukan bayonet di kaki dan berada dalam keadaan setengah sadar. Melihat hal demikian, Roosa berpendapat bahwa kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan dan siksaan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah.
Kedua, dalam narasi resmi, Sjam (Sjam Kamaruzaman) dan Pono digambarkan sebagai fungsionaris Biro Khusus PKI yang menjadi bawahan langsung Aidit. Mereka dianggap mengorganisasi sekelompok perwira militer dan memimpin G30S. Namun, Roosa menunjukkan kejanggalan yang mencolok: Sjam adalah tokoh yang hampir tidak dikenal di dalam partai. Ia tidak pernah tampil sebagai pemimpin PKI yang berpengaruh. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak terkenal dipercaya Aidit untuk menjalankan operasi sekompleks dan berisiko tinggi seperti membersihkan pimpinan puncak Angkatan Darat?
Benedict Anderson dan Ruth McVey sudah menyatakan keraguan terhadap kesaksian Sjam sejak 1978. Mereka menduga Sjam mungkin seorang agen ganda yang lebih banyak bekerja untuk militer daripada untuk Aidit dan PKI. Anderson bahkan mempertanyakan identitas Sjam secara terbuka, “Apakah ia mata-mata Angkatan Darat di dalam jajaran orang-orang komunis? Atau dia mata-mata komunis di dalam militer? Atau mata-mata untuk pihak ketiga? Atau mata-mata ketiga-tiganya secara bersamaan?”
Ketiga, salah satu sumber paling andal mengenai G30S adalah Visum et Repertum yang dibuat para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jenazah tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya. Ironisnya, dokumen ini justru disembunyikan oleh pemerintah Orde Baru dan baru ditemukan pada tahun 1980-an oleh seorang ilmuwan dari Cornell University.
Laporan otopsi menunjukkan bahwa para perwira terbunuh oleh tembakan dan luka tusukan bayonet. Mereka tidak diiris-iris ribuan kali dengan silet, mata mereka tidak dicungkil, dan mereka tidak dimutilasi secara sadis seperti yang digambarkan media yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir 1965.
Roosa menyimpulkan bahwa ketiadaan penilaian kritis terhadap sumber-sumber telah menghasilkan banyak artikel dan buku yang didasarkan pada kisah-kisah palsu, dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta spekulasi besar-besaran. Meskipun arus propaganda terus membanjir selama lebih dari tiga puluh tahun, tentara di bawah Suharto tidak pernah berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa PKI telah mendalangi G30S.
Soeharto memang berhasil menempatkan PKI sebagai dalang tunggal. Namun, detail tentang siapa tokoh yang benar-benar mengakomodasi dan merancang gerakan tersebut tetap tidak terjawab. Yang ada hanyalah generalisasi bahwa jutaan anggota PKI, bahkan orang yang sekadar terafiliasi atau berteman dengan anggota PKI, harus dimusnahkan.
Ketika melihat analisis yang Roosa sajikan, masih patutkah kita menggunakan istilah “G30S/PKI” saat memperingati peristiwa 30 September setelah mengetahui fakta-fakta tersebut?
Sampai kapan masyarakat harus termakan propaganda G30S/PKI? Mungkin bacaan-bacaan serupa karya John Roosa perlu dilanggengkan untuk melatih cara kita mencerna informasi yang beredar secara rasional.
Penulis: Sifana Sofia
Redaktur: Haidar Noufal
Ada Apa dengan 30 September di Indonesia?
